Page 5 - SOP Kecamatan dan Kelurahan
P. 5
- 3 -
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Tegal Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal
Tahun 2016 Nomor 28).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
dari :
1. Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Kota Tegal :
A. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Legalisasi Surat
Keterangan Waris;
B. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Dispensasi Pernikahan;
C. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan Surat
Pengantar Akta Kelahiran;
D. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Dispensasi Keterlambatan Akta Kelahiran;
E. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan
Legalisasi Surat Keterangan;
F. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan
Penduduk Pindah/Datang;
G. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan
Penduduk Pindah/Keluar;
H. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Legalisasi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB);
I. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan Surat
Pengantar Ijin Keramaian / Hajatan;
J. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan
Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
K. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelayanan Surat
Keterangan Usaha Dagang;
L. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Ijin
Usaha Mikro Kecil (IUMK).
2. Standar Operasional Prosedur pada Kelurahan Kota Tegal :
A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar
Kartu Tanda Penduduk;
B. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar
Kartu Keluarga;
C. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar
Pernikahan;
D. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar
Keterangan Kematian;
E. Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan;
F. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Pengantar
Ijin Mendirikan Bangunan;
G. Standar Operasional Prosedur Surat Pengantar Izin
Gangguan;
H. Standar . . .
