Page 6 - Renstra 2019-2014
P. 6
19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor );
20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun
2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28) Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;
4
